Guspardi: KPU Harus Kerja Profesional dalam Pendistribusian Pemilu

23-01-2024 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto: Mentari/nr

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendorong KPU untuk melakukan koordinasi sampai tingkat akar rumput guna memastikan ketepatan waktu dan kelengkapan logistik pemilu 2024 dalam kondisi yang baik. Hal ini dikatakan Guspardi, mengingat banyaknya kerusakan logistik pemilu 2024 yang terjadi selama masa distribusi maupun saat penyimpanan.


”Kita juga sudah me-warning kepada KPU bahwa negara kita ini sangat luas dan kita juga mempunyai pulau-pulau dan daerah-daerah terpencil. Ini sudah kita sampaikan kepada KPU untuk bekerja secara profesional bahwa pelaksanaan pemilu itu di hari musim hujan,” kata Guspardi saat ditemui di Gedung Nusantara II, Jakarta, baru-baru ini.


Politisi Fraksi PAN ini juga menyampaikan, kondisi geografis dan iklim tidak boleh menjadi alasan keterlambatan logistik. Mengingat kondisi tersebut sudah dibahas dalam rapat kerja dan diminta untuk mengantisipasi kendala tersebut.


Lebih lanjut, Guspardi mengatakan, untuk menghindari kendala pemilu distribusi logistik pemilu, KPU perlu berkaca pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Serta KPU juga diminta untuk mengutamakan distribusi logistik ke daerah terpencil.


”Oleh karena itu, antisipasi lah hal-hal yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak kondusif itu sehingga barangnya tidak ada yang rusak, sampai tepat waktu, dan itu sudah jauh-jauh hari harus diprediksi,” katanya.


Diketahui, pada tahap pertama distribusi logistik pemilu 2024, Bawaslu telah melaporkan kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel yang rusak, yang tersebar di 177 Kabupaten/Kota. Sedangkan, tahap distribusi kedua, terdapat 127 Kabupaten/Kota yang mengalami kerusakan logistik pemilu. (we/aha) 

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...